APBD Sintang Dikuras Anggota DPRD Tutup Mata

Dugaan Korupsi Proyek Jalan Serawai-Ambalau

Ilustrasi tikus koruptor UPJJ

Pontianak. Percuma saja memiliki wakil rakyat dari daerah pemilihan Serawai-Ambalau. Mereka enak-enakan duduk di kantor DPRD, sementara Jalan Serawai-Ambalau dibiarkan rusak parah.

 
Celakanya, ketika jalan tersebut diperbaiki, namun bermasalah dan dijadikan ajang untuk memperkaya diri. Anehnya Anggota Dewan dari daerah Serawai-Ambalau diam saja. Padahal tidak sedikit Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang yang digelontorkan untuk perbaikan jalan tersebut. Tahun anggaran 2012 saja, proyek Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Serawai-Ambalau menelan dana Rp6 miliar.

“Anggota Dewan Dapil kami hanya diam ketika disinyalir adanya penyelewengan pada proyek tersebut. Ada apa dengan mu Pak Anggota Dewan?” ujar Ignasius Sunarno ST, tokoh pemuda Serawai kepada Rakyat Kalbar belum lama ini.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Serawai (FMPS) itu mempertanyakan fungsi pengawasan wakil rakyat Dapil Serawai-Ambalau dalam kasus dugaan korupsi UPJJ Sintang itu. Bahkan Narno begitu Ignasius akrab disapa mengaku, sudah lama menduga adanya permainan antara oknum pemerintah di Kabupaten Sintang, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Sebenarnya saya telah lama mencium adanya aroma kurang sedap pada pengerjaan proyek tersebut, seperti pencairan dana sewa alat berat yang nominalnya mencapai Rp4 miliar lebih atau sekitar 77 persen dari pagu anggaran,” tegas Narno.

Narno menjelaskan, penyewaan alat yang dimaksud, menggunakan nama PT. K Saman. Sementara fakta di lapangan, UPJJ sama sekali tidak menggunakan alat milik PT K Saman. “Itu fiktif. UPJJ ternyata hanya meminjam nama PT K Saman sebagai proses untuk mencairkan dana sewa alat. Setelah dana sewa alat dicairkan pada pelaksanaan kegiatan di lapangan, UPJJ kemudian menyewa satu unit buldozer milik PT BAS, yaitu kontraktor peralatan pada perkebunan kelapa sawit yang ada di Serawai,” cerita Narno.

Stelah kegiatan proyek berjalan, ternyata alat berat milik PT BAS rusak, sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaan lagi. Sekitar Juli 2012, UPJJ menyewa buldozer dari PT Astra Jaya dan bekerja hanya membuka badan jalan dari daerah Demu sampai Ambalau. “Pekerjaannya sekitar dua minggu, setelah itu para pekerja pulang,” ujarnya.

Karena mendapat gejolak dari masyarakat, sambung Narno, pada Agustus 2013, Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Sintang, Askiman melakukan mobilisasi peralatan berupa satu unit excavator (Hitachi Zaxiz 110), satu unit vibrator roller (Volvo) satu unit motor Greader (Case) satu unit dump truck (Mitsubishi 120 PS) dan satu unit dump truck (Hino 135 PS).

“Semua milik Dinas PU Kabupaten Sintang, hanya satu unit dump truck (Hino 135 PS) yang menurut informasi milik pribadi Ramadhansyah, PPTAK proyek perbaikan Jalan Serawai-Ambalau tersebut,” papar Narno.

Dikatakan Narno, dua unit dump truck tersebut hanya digunakan untuk mengangkut logistik, berupa bahan makanan dan minyak solar sekitar 7000 liter. Bukannya dipakai untuk kegiatan penimbunan. Sedangkan excavator hanya untuk membantu peralatan lain selama mobilisasi dan demobilisasi, terutama pada saat menyeberang sungai.

“Sementara peralatan yang notabe­ne-nya milik dinas PU Kabupaten Sintang tidak dibebankan biaya sewa. Menjadi pertanyaan saya, kemana larinya uang sewa alat berat atas nama PT K Saman tersebut,” tanya Narno.

Dari Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) atau Engineer Estimate (EE) yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) terhadap proyek tersebut, kuat dugaan di Mark-Up (penggelembungan) pada jumlah jam kerja peralatan.

“Hal ini tampak jelas. Misalnya di dalam DURP tertulis satu unit excavator bekerja selama 1.986,03 jam. Sementara menurut analisa kami sebagai orang awam, apabila diasumsi satu hari ada 7 jam kerja, maka excavator tersebut bekerja selama (1986,03: 7) atau sama dengan 283,72 hari. Dan apabila diasumsi lagi bahwa dalam satu bulan ada 26 hari kerja, maka excavator tersebut bekerja selama 10,91 bulan. Dengan catatan tanpa ada kerusakan alat maupun hambatan cuaca,” papar Narno.

Narno mengaku, menurut informasi yang dirinya terima, excavator milik Dinas PU yang tanpa biaya sewa tersebut berada di lokasi sekitar dua minggu. Excavator itu hanya digunakan untuk mengawal alat lain pada saat mobilisasi, terutama pada saat menyeberang sungai. Bukannya untuk pekerjaan galian ataupun timbunan seperti yang direncanakan.

“Ini bisa dibuktikan di lapangan. Motor greader bekerja selama 1.207,57 jam, vibratory roller selama 1.207,57 jam, buldozer selama 309,62 jam,  dump truck selama 7.944,11 jam, jumlah empat unit, dua unitnya fiktif,” jelasnya.             

Sedangkan item pekerjaan lain, menurut Narno, terdapat pekerjaan struktur. Yakni pembuatan jembatan kayu ukuran 6 x 4 meter sebanyak 12 unit, 8 x 4 meter sebanyak satu unit dan gorong-gorong box kayu ukuran 12 x 1 meter sebanyak 21 unit. Total anggarannya sebesar Rp925.649.878,67.

“Hingga kini berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, pekerjaan itu tidak dilaksanakan, alias fiktif. Bahkan menurut masyarakat telah menyiapkan material kayu guna mendukung pembangunan jembatan dan gorong-gorong sesuai dengan yang direncanakan. Namun karena tidak ada jawaban kepastian dari Dinas PU, akhirnya sampai saat ini tidak ada satupun jembatan maupun gorong-gorong yang dikerjakan oleh UPJJ,” jelasnya.

Panjang ruas jalan Serawai-Ambalau sekitar 48 km. Namun sebagian terlebih dahulu dikerjakan dan dirawat oleh perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah tersebut, seperti simpang Ambalau hingga sungai Demu sekitar 28 km.

“Fungsional dikerjakan oleh PT SHP dengan kontraktor pelaksana adalah PT. SKA. Ini bisa dibuktikan dengan adanya surat perjanjian kerja serta berita acara pemeriksaan pekerjaan dan permohonan pembayaran antara pihak PT SHP dengan PT SKA bukan dibayar oleh UPJJ. Di daerah lemoyu ada perusahaan HPHH yaitu PT CKD dan PT HKU, juga banyak membantu mengerjakan jalan melalui program CSR-nya. Sementara UPJJ mengklaim semua dari Serawai sampai Ambalau adalah pekerjaan mereka,” jelas Narno.

Narno menganggap, masyarakat Serawai-Ambalau sangat tertinggal di bidang infrastruktur jalan. Sehingga menjadikan daerah itu terus terisolasi bila banding daerah lainnya.

“Sebagai putra Serawai, saya mengimbau para pejabat daerah berhentilah mengorbankan masyarakat sebagai korban pembangunan. Jangan pernah jadikan Serawai-Ambalau lagi sebagai lahan subur untuk korupsi. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan BPKP, supaya segera laksanakan upaya penegakan hukum. Jangan tebang pilih demi Sintang yang lebih baik dan bebas dari korupsi,” tegas Narno.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar mengungkapkan, dugaan penyimpangan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Sintang tahun 2012 senilai Rp6 miliar, untuk proyek Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Serawai-Ambalau sudah dilimpahkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalbar untuk di audit.

“Kalau sudah diketahui kerugian negara, baru kita tindaklanjuti. Saat ini ditangani BPK, kita tunggu hasilnya nanti,” ungkap Mukson kepada rakyat Kalbar via telepon, Selasa (4/3).

Hanya saja saat ini, kata Mukson, belum ada keterangan dari BPKP terhadap posisi audit tersebut. Mukson membenarkan kasus itu sempat menghebohkan warga Serawai-Ambalau. “Kita sudah turun ke lapangan waktu itu. Bahkan sempat ribut warga setempat mempertanyakan penanganannya,” ujar Mukson.

Laporan : Andreas

Editor: Hamka Saptono

Tentang Kami