Pimpinan Parpol Mesti Perintahkan Caleg Turunkan Atribut Kampanye

Sungai Raya. KPU Kubu Raya meminta seluruh pimpinan Parpol memberikan pengertian kepada para Caleg agar segera menertibkan atribut kampanye yang terpasang di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Sungai Raya.

“Kita sangat mengharapkan peran aktif dari setiap Parpol di Kubu Raya untuk mengimbau Caleg mereka, agar bisa segera menurunkan sendiri atribut kampanye yang bertebaran di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta,” kata Idris Maheru ST, Ketua KPU Kubu Raya di Sungai Raya, Rabu (8/1).

Dia menjelaskan, berdasarkan peraturan pemerintah daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2010, tentang ketertiban umum, pasal 33 ayat 1 disebutkan pemasangan reklame non-komersial dilarang di Jalan Soekarno-Hatta, Sungai Raya Dalam, Adisucipto dan Jalan Trans Kalimantan. Demikian dengan peraturan KPU, juga menegaskan larangan pemasangan pada daerah-daerah tersebut. “Untuk itu kita meminta kepada setiap Caleg dan Parpol untuk tidak memasang atribut kampanye di sana,” tuturnya.

Idris mengungkapkan, untuk melakukan penertiban atribut dan alat peraga kampanye tersebut, sebetulnya menjadi wewenang Panwaslu. Terkait dengan adanya aturan dari Perda tersebut, seharusnya Panwaslu memiliki kewenangan menertibkannya.

“Namun, ada baiknya, sebelum Panwaslu melakukan penertiban, setiap Caleg dan Parpol bisa dengan sendirinya menurunkan atribut kampanye tersebut,” kata Idris.

Dia juga mengatakan, pada pelaksanaan Pilgub Kalbar 2012 lalu, KPU Kubu Raya juga sudah melakukan pembahasan tentang Perda itu dengan Parpol. Hasilnya, setiap Parpol bisa dengan arif dan bijaksana menurunkan atribut kampanye mereka. “Tentunya, pada saat pelaksanaan Pemilu kali ini, setiap Parpol juga bisa bertindak demikian, sehingga atribut kampanye tersebut tidak merusak estetika dari kabupaten ini,” tegas Idris.

Menurutnya, hingga saat ini KPU Kubu Raya tidak membatasi hak calon untuk mensosialisasikan diri mereka maupun mensosialiasikan partai politiknya. “Yang terpenting tidak melanggar aturan, dan tidak melanggar estetika ataupun etika Pemilu,” katanya.

Idris menuturkan, Pemilu merupakan agenda bersama, baik itu KPU, Pemkab maupun Panwaslu. Untuk itu, KPU berharap sinergisitas di antara elemen-elemen pemangku kebijakan, untuk dapat berkoordinasi dan kooperatif dalam menyukseskan Pemilu. “Terlebih para Caleg yang bertarung untuk mendapatkan kursi rakyat tersebut, seyogianya dapat berjalan sesuai dengan tahapan. Terpenting tidak keluar dari koridor-koridor yang telah ditetapkan peraturan KPU,” ungkapnya. (asy)

Tentang Kami