Tingkatkan Kinerja PNS, Terapkan Sistem SKP

Plt Sekda: Staf Punya Jabatan dan Program Kerja

Bimtek PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang PPK PNS

Mempawah. Untuk meningkatkan profesionalitas dan disiplin PNS, mulai tahun ini Pemkab Pontianak menerapkan sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Realisasi sistem tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS.

“Dengan diberlakukannya sistem SKP, maka setiap PNS akan memiliki uraian tugas dan kontrak kerja dengan atasannya secara langsung. Semua staf akan mempunyai jabatan dan program kerja masing-masing sesuai wewenangnya. Kinerja itulah yang nantinya akan menjadi penilaian kita,” terang Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pontianak, Firman Juli Purnama ketika membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang PPK PNS di Kantor Bupati Pontianak, Senin (6/12).

Firman menerangkan, penerapan sistem SKP bersifat wajib bagi seluruh PNS di lingkungan Pemkab Pontianak. Tujuan utamanya, yakni meningkatkan profesionalitas dan disiplin pegawai itu sendiri dalam melaksanakan kinerja sesuai bidangnya masing-masing. “Dalam menyusun SKP hendaknya tidak dilakukan terburu-buru. Tolong dirumuskan tugas-tugas tiap pegawai dengan baik, terukur, terarah dan bisa dicapai. Nanti kalau tidak tercapai malah bisa bermasalah sebagaimana PP Nomor 53 tentang Disiplin PNS,” pesan Firman mengingatkan.

Lebih jauh, Firman mengungkapkan, pelaksanaan SKP juga berkaitan dengan rencana promosi maupun mutasi seorang PNS. Untuk itu, Firman menegaskan kembali, agar penyusunan SKP dapat dilakukan dengan cermat dan sebaik mungkin. SKP hendaknya disesuaikan dengan tugas atasan, rencana strategis (renstra) atasan, dan tugas pokok fungsi masing-masing. “Seluruh peserta Bimtek hendaknya bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini. Agar, para peserta dapat menyerap semua materi yang disampaikan yang nantinya akan diaplikasikan di lingkungan kerjanya masing-masing,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto menyambut baik pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang PPK PNS tersebut. Menurut Rubijanto, kinerja para aparatur kerap kali menjadi sorotan utama publik. Salah satu penyebabnya akibat belum tetapnya rencana dan target kerja yang akan dicapai. Sehingga, prestasi kerja yang dihasilkan pun tidak maksimal. “SKP ini akan berisikan rencana kerja dan target sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai rincian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang akan dicapai setiap pegawai pada setiap akhir tahun. Setiap PNS baik pejabat struktural tertinggi hingga non struktural wajib menyusun sasaran kerja berdasarkan rencana kerja tahunan setiap SKPD,” urainya.

Dengan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2011 ini, timpal Rubijanto, maka prestasi kerja akan dinilai berdasarkan dua unsur penilaian. Yakni penilaian SKP dan perilaku kerja berupa tingkah laku serta sikap. “Terkait penilaian perilaku kerja, hal ini akan mencakup tingkah laku dan sikap. Tingkah laku dan sikap berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh PNS itu sendiri. Karenanya, dengan diberlakukannya sistem SKP, diharapkan dapat meningkatkan kualitas PNS dalam melaksanakan pekerjaan seiring reformasi birokrasi yang sedang berjalan,” pungkasnya.

Bimtek tersebut diikuti puluhan peserta terdiri dari pejabat asisten, staf ahli, kepala bagian, dan kepala sub bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak. Materi bimtek disampaikan oleh pejabat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Pontianak. (fia)

Tentang Kami